Sensus Ekonomi 2026 di Sumut Perluas Pendataan hingga Bisnis Online
Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara bersiap menggelar Sensus Ekonomi 2026 pada periode Mei hingga Agustus. Program ini menargetkan pendataan sekitar dua juta pelaku usaha, termasuk pelaku UMKM dan bisnis berbasis digital yang kini tumbuh pesat di berbagai daerah.
Langkah ini dilakukan untuk memperbarui peta ekonomi daerah secara menyeluruh. Perubahan pola bisnis yang semakin bergeser ke ranah digital membuat metode pendataan lama tidak lagi cukup menggambarkan kondisi ekonomi terkini.
baca juga”Survei 2026: Website Tetap Jadi Pilar Utama Bisnis“
Perubahan Pola Usaha Dorong Pendataan Lebih Luas
Kepala BPS Sumut, Asim Saputra, menegaskan bahwa sensus kali ini menyesuaikan perkembangan zaman. Ia menyebutkan bahwa banyak pelaku usaha kini tidak lagi bergantung pada toko fisik, melainkan beroperasi melalui platform digital.
“Perkembangan usaha sekarang tidak selalu terlihat secara fisik. Banyak bisnis berjalan dari rumah dan memanfaatkan platform online,” ujarnya dalam kegiatan temu pers di Medan.
Fenomena ini membuat BPS perlu memperluas cakupan pendataan agar mencakup usaha yang sebelumnya sulit teridentifikasi, seperti toko online, jasa berbasis aplikasi, hingga usaha rumahan berbasis media sosial.
Target Dua Juta Usaha dan Tantangan Pendataan
BPS Sumut memperkirakan sekitar dua juta unit usaha akan masuk dalam sensus tahun ini. Namun, tidak semua pelaku usaha telah terdata dengan baik. Saat ini, sekitar 1,5 juta usaha sudah teridentifikasi, sementara ratusan ribu lainnya masih belum tercatat secara rinci.
Kelompok usaha yang belum terdata umumnya berasal dari sektor informal dan digital. Banyak di antaranya tidak memiliki lokasi usaha tetap, sehingga membutuhkan pendekatan khusus dalam proses pendataan.
Strategi Lapangan untuk Menjangkau Pelaku Usaha
Untuk memastikan seluruh pelaku usaha terdata, BPS Sumut menyiapkan sekitar 13.000 petugas lapangan. Mereka akan melakukan kunjungan langsung ke berbagai lokasi, termasuk permukiman warga, pusat usaha kecil, hingga area dengan aktivitas ekonomi digital yang tinggi.
Pendekatan door to door dinilai efektif untuk menjangkau pelaku usaha yang belum terdaftar dalam sistem formal. Proses pendataan ditargetkan selesai dalam waktu sekitar dua setengah bulan.
Cakupan Sektor Usaha yang Lebih Komprehensif
Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya fokus pada sektor tertentu, tetapi mencakup hampir seluruh aktivitas ekonomi. Mulai dari industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, hingga jasa seperti transportasi, pergudangan, dan hiburan.
Selain itu, sektor ekonomi digital juga menjadi perhatian utama. Bisnis online yang sebelumnya sulit dipetakan kini masuk dalam kategori penting yang akan didata secara lebih sistematis.
Perbandingan Tren Usaha dari Sensus Sebelumnya
Data Sensus Ekonomi 2016 menunjukkan bahwa jumlah usaha di Sumatera Utara mencapai lebih dari satu juta unit. Mayoritas didominasi oleh usaha mikro dan kecil, yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Seiring berkembangnya teknologi dan akses internet, jumlah pelaku usaha diperkirakan meningkat signifikan. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh kemunculan bisnis online yang semakin mudah dijalankan.
Manfaat Data bagi Kebijakan dan Pelaku Usaha
Hasil sensus akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi. Pemerintah dapat merancang program yang lebih tepat sasaran, termasuk dukungan bagi UMKM dan penguatan ekosistem digital.
Bagi pelaku usaha, data ini juga memberikan gambaran potensi pasar dan peluang pengembangan bisnis. Informasi yang akurat dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih strategis.
Penutup: Fondasi Data untuk Ekonomi yang Lebih Adaptif
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting bagi Sumatera Utara untuk memperkuat basis data ekonomi. Pendataan yang mencakup dua juta pelaku usaha, termasuk bisnis online, mencerminkan upaya adaptasi terhadap perubahan zaman.
Partisipasi masyarakat akan menentukan keberhasilan program ini. Dengan data yang lebih lengkap dan akurat, arah pembangunan ekonomi diharapkan menjadi lebih terukur, inklusif, dan mampu menjawab tantangan era digital.
baca juga”Gubernur Bobby Nasution Hadiri Pembukaan Sinode ke-65 HKI di Medan“