Vietnam Perketat Pengawasan E-Commerce untuk Lindungi Konsumen dari Barang Palsu
Pertumbuhan pesat perdagangan elektronik di Vietnam mendorong pemerintah memperkuat pengawasan pasar digital. Langkah ini dilakukan untuk melindungi konsumen dari peredaran barang palsu, produk ilegal, hingga praktik iklan menyesatkan yang semakin marak di platform online.
Baca Juga “Produk Lokal RI Siap Ekspor ke Pasar ASEAN Berkat Jualan Online via Live“
Perkembangan e-commerce memang membuka peluang besar bagi pelaku usaha dan masyarakat. Namun, di sisi lain, pasar digital juga memunculkan berbagai risiko baru, termasuk penjualan barang tanpa asal-usul jelas, penyalahgunaan data konsumen, dan manipulasi informasi produk.
Pelanggaran di Pasar Digital Semakin Kompleks dan Sulit Dilacak
Otoritas pengelolaan pasar Vietnam menyebut pelanggaran di sektor digital kini semakin kompleks. Pelaku memanfaatkan keterbukaan internet dan media sosial untuk menjual produk ilegal dengan metode yang lebih sulit dideteksi.
Kategori produk yang paling berisiko meliputi pakaian, alas kaki, tas, kosmetik, susu bubuk, suplemen makanan, hingga bahan baku tembakau. Produk-produk tersebut dinilai memiliki dampak langsung terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen.
Salah satu kasus terbaru terjadi di Hanoi. Tim No. 1 Departemen Manajemen Pasar Hanoi melakukan inspeksi terhadap perusahaan TTFAIR Vietnam di Kawasan Industri Thanh Oai.
Petugas menemukan dugaan penggunaan pengontrol motor khusus sepeda motor listrik pada sepeda listrik merek “VC BIKE”. Modifikasi tersebut memungkinkan kendaraan melaju hingga sekitar 49 kilometer per jam, melebihi batas kecepatan yang diizinkan untuk sepeda listrik.
Pelanggaran itu dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna, terutama pelajar yang menjadi pengguna utama kendaraan listrik ringan di Vietnam. Dalam operasi tersebut, petugas menyita sementara 91 sepeda listrik dan 82 pengontrol motor untuk proses investigasi lebih lanjut.
Pengawasan E-Commerce Diperluas hingga Perlindungan Data Konsumen
Pemeriksaan tidak hanya menyasar proses produksi, tetapi juga aktivitas penjualan online perusahaan. Otoritas menemukan sejumlah pelanggaran pada situs “xedienttfair.com” terkait kewajiban pengungkapan informasi digital.
Situs tersebut dilaporkan tidak menampilkan informasi lengkap mengenai produk dan pemilik usaha. Selain itu, platform itu belum menyediakan kebijakan perlindungan data pribadi maupun standar keamanan pengumpulan data konsumen.
Pemerintah Vietnam menilai pelanggaran semacam ini semakin sering terjadi di pasar digital. Banyak pelaku usaha menggunakan iklan berlebihan, menyembunyikan asal produk, atau mengabaikan kewajiban transparansi untuk menarik pembeli secara cepat.
Kasus lain sebelumnya juga ditemukan di Distrik Tu Liem. Petugas menyita sekitar 35.000 produk palsu berupa pakaian, sepatu, dan tas yang menggunakan merek terkenal. Sebagian besar barang tersebut dipasarkan melalui platform e-commerce dan media sosial.
Pemerintah Vietnam Tingkatkan Inspeksi Platform Digital dan Media Sosial
Wakil Kepala Departemen Manajemen Pasar Hanoi, Duong Manh Hung, mengatakan pengawasan kini difokuskan pada kategori produk berisiko tinggi dan aktivitas penjualan online yang mencurigakan.
Pihak berwenang secara aktif memantau iklan digital, transaksi daring, serta aktivitas distribusi di gudang dan pusat penyimpanan barang. Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi pelanggaran lebih cepat sebelum merugikan konsumen dalam skala besar.
Sementara itu, Wakil Direktur Departemen Industri dan Perdagangan Hanoi, Nguyen The Hiep, menilai perkembangan ekonomi digital turut memunculkan metode penipuan yang semakin canggih.
Menurutnya, pelaku kini memanfaatkan celah dalam sistem pembayaran digital, pengelolaan data, dan periklanan online untuk menyamarkan aktivitas ilegal. Banyak platform belanja daring juga belum mematuhi standar perlindungan konsumen dan keamanan data pribadi.
Karena itu, pemerintah Vietnam memperketat regulasi e-commerce tidak hanya untuk memberantas barang palsu, tetapi juga meningkatkan transparansi pasar digital dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online.
Ke depan, Dinas Pengelolaan Pasar Hanoi akan terus memperluas inspeksi terhadap sektor digital dan bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait. Pemerintah menargetkan terciptanya ekosistem e-commerce yang lebih aman, transparan, dan mampu melindungi hak konsumen secara berkelanjutan.
Baca Juga “Pedagang Online Keluhkan Kenaikan Biaya Marketplace pada 2026“