Departemen Pajak Vietnam memberikan tanggapan atas usulan pemilik usaha mengenai aturan perpajakan bagi individu dan rumah tangga bisnis yang berjualan melalui platform e-commerce.
Masukan tersebut disampaikan oleh Nguyen Thi Phuong Thanh, warga Ha Dong, Hanoi, melalui Portal Layanan Publik Nasional. Ia menyoroti kesulitan yang dihadapi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban penerbitan faktur serta penghitungan pajak.
Salah satu usulannya adalah menghapus kewajiban penerbitan faktur bagi penjual di platform e-commerce yang sudah memiliki mekanisme pembayaran dan pengelolaan pendapatan. Ia juga mengusulkan perpanjangan batas waktu penerbitan faktur hingga akhir 2026.
Baca Juga “Pajak dan Bisnis Online: Apa yang Perlu Dipahami Pelaku Usaha?“
Departemen Pajak menyatakan telah menerima masukan mengenai kendala penerbitan faktur bagi rumah tangga dan individu yang berjualan melalui platform digital. Namun, selama aturan belum berubah, pelaku usaha tetap diminta mengikuti ketentuan yang berlaku.
Aturan Faktur Elektronik Tetap Berlaku bagi Usaha Tertentu
Departemen Pajak menjelaskan bahwa rumah tangga dan individu yang memiliki pendapatan tahunan di atas 1 miliar VND termasuk kelompok yang wajib menggunakan faktur elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.
Faktur tersebut dapat berupa faktur elektronik dengan kode otoritas pajak. Pelaku usaha tertentu juga diwajibkan menggunakan faktur elektronik yang dibuat melalui mesin kasir dan terhubung dengan sistem data otoritas pajak.
Ketentuan mengenai faktur elektronik untuk kelompok usaha tersebut juga tercantum dalam regulasi perpajakan terbaru Vietnam. Decree 68/2026 menetapkan kewajiban penggunaan faktur elektronik bagi rumah tangga dan individu dengan pendapatan kena pajak VAT tahunan sebesar 1 miliar VND atau lebih.
Aturan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan platform e-commerce tidak otomatis menghapus kewajiban administrasi perpajakan. Pelaku usaha tetap perlu memperhatikan ketentuan berdasarkan jenis usaha dan tingkat pendapatannya.
Otoritas Pajak Kaji Solusi untuk Penjual E-Commerce
Persoalan penerbitan faktur menjadi semakin penting seiring meningkatnya aktivitas perdagangan melalui platform digital. Penjual dapat menerima pembayaran melalui sistem platform, sementara data transaksi juga tercatat secara elektronik.
Dalam petisinya, Nguyen Thi Phuong Thanh menilai mekanisme tersebut dapat menjadi dasar untuk menyederhanakan kewajiban penerbitan faktur. Ia mengusulkan agar data pendapatan yang sudah dikelola platform dapat digunakan untuk mengurangi beban administrasi penjual.
Departemen Pajak menyatakan telah menerima masukan mengenai persoalan tersebut. Otoritas kini sedang mempelajari dan mengusulkan solusi kepada pihak yang berwenang.
Sampai terdapat perubahan regulasi, Departemen Pajak meminta individu dan rumah tangga bisnis tetap menjalankan kewajiban sesuai dokumen hukum yang berlaku.
Pendekatan tersebut sejalan dengan arah digitalisasi administrasi pajak Vietnam. Data transaksi elektronik dapat membantu otoritas meningkatkan transparansi sekaligus menyederhanakan proses pengelolaan kewajiban pajak apabila sistemnya terintegrasi dengan baik.
Pelaku Usaha Besar Menghadapi Metode Penghitungan Pajak
Petisi tersebut juga mencakup usulan kedua mengenai metode penghitungan pajak bagi rumah tangga bisnis dan usaha perorangan dengan pendapatan lebih dari 3 miliar VND.
Pengusul meminta agar kelompok tersebut diberikan pilihan untuk menghitung pajak berdasarkan pendapatan yang dikalikan tarif tertentu. Menurut usulan tersebut, metode ini dapat mengurangi beban administrasi bagi pelaku usaha dan otoritas pajak.
Ia menilai penghitungan pajak berdasarkan laba dapat menjadi rumit bagi sebagian rumah tangga bisnis. Kesulitan tersebut terutama berkaitan dengan pencatatan biaya dan kelengkapan dokumen pendukung.
Dalam jawabannya, Departemen Pajak menjelaskan bahwa ketentuan yang berlaku masih mengatur metode penghitungan tertentu untuk rumah tangga bisnis dan usaha perorangan dengan pendapatan di atas 3 miliar VND.
Departemen Pajak juga menyebut Kementerian Keuangan sedang melaporkan persoalan tersebut kepada otoritas yang berwenang untuk mempertimbangkan perubahan regulasi.
Dengan demikian, perubahan metode penghitungan belum otomatis berlaku. Pelaku usaha tetap harus mengikuti ketentuan yang sedang berlaku sampai terdapat perubahan resmi.
Reformasi Pajak Rumah Tangga Bisnis Terus Berjalan
Perubahan administrasi pajak untuk rumah tangga bisnis menjadi bagian dari agenda reformasi perpajakan Vietnam. Pemerintah sebelumnya telah mendorong peralihan menuju sistem yang lebih berbasis deklarasi dan digitalisasi.
Keputusan Kementerian Keuangan Vietnam mengenai modernisasi pengelolaan pajak rumah tangga bisnis juga mencantumkan target penyederhanaan prosedur administrasi serta pengurangan biaya kepatuhan. Dokumen tersebut turut mendorong penggunaan prosedur perpajakan secara elektronik.
Dalam perkembangan terbaru, aturan juga mengatur bahwa data dari faktur elektronik dapat digunakan sistem informasi perpajakan untuk membantu proses deklarasi dan penghitungan pajak. Mekanisme tersebut memungkinkan data transaksi menjadi bagian dari administrasi pajak secara lebih terintegrasi.
Transformasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi otoritas maupun pelaku usaha. Pemerintah memperoleh data transaksi yang lebih terstruktur, sementara pelaku usaha berpotensi memperoleh proses administrasi yang lebih sederhana.
Namun, penerapan sistem digital juga membutuhkan kesiapan teknologi dan pemahaman yang memadai dari pelaku usaha. Hal ini menjadi semakin penting bagi individu yang menjalankan bisnis melalui platform e-commerce.
Aturan Pajak E-Commerce Menjadi Perhatian Pelaku Usaha
Perdagangan digital memiliki karakteristik berbeda dari bisnis konvensional. Transaksi dapat berlangsung tanpa toko fisik, sementara pembayaran, pemesanan, dan pencatatan penjualan dapat dilakukan melalui sistem platform.
Kondisi tersebut membuat integrasi data menjadi salah satu aspek penting dalam administrasi pajak. Otoritas perlu memastikan data transaksi dapat digunakan secara akurat tanpa menambah beban administratif yang tidak diperlukan bagi pelaku usaha.
Di sisi lain, pelaku usaha perlu memahami bahwa pencatatan transaksi melalui platform tidak selalu berarti seluruh kewajiban perpajakan otomatis selesai. Kewajiban tetap mengikuti aturan yang berlaku untuk kategori usaha masing-masing.
Ketentuan terbaru juga menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap penggunaan faktur elektronik. Rumah tangga dan individu dengan pendapatan tahunan yang memenuhi ambang tertentu diwajibkan menggunakan sistem faktur elektronik sesuai ketentuan.
Tanggapan Departemen Pajak Tunggu Perubahan Regulasi
Tanggapan terhadap petisi tersebut menunjukkan adanya ruang evaluasi terhadap sistem perpajakan bagi pelaku bisnis online. Departemen Pajak mengakui adanya masukan mengenai kendala penerbitan faktur di platform e-commerce dan menyatakan sedang mengkaji solusi.
Sementara itu, usulan mengenai metode penghitungan pajak bagi usaha dengan pendapatan di atas 3 miliar VND juga masih berada dalam proses pembahasan kebijakan.
Artinya, pelaku usaha belum dapat menganggap usulan tersebut sebagai perubahan aturan yang sudah berlaku. Kewajiban faktur dan penghitungan pajak tetap harus dijalankan berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini.
Ke depan, hasil evaluasi pemerintah akan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah administrasi pajak bisnis online dapat dibuat lebih sederhana. Integrasi data e-commerce, kepastian aturan, dan pengurangan beban kepatuhan menjadi beberapa aspek yang perlu diperhatikan.
Bagi pemilik bisnis online, perkembangan ini membuat pemantauan regulasi menjadi penting. Setiap perubahan resmi perlu dijadikan dasar sebelum pelaku usaha mengubah metode penerbitan faktur atau penghitungan kewajiban pajaknya.
Baca Juga “Dosen FEB Untad Latih Puluhan Pelaku Usaha Kecil Desa Lolu Bikin Konten Jualan Online“